Sinergi Peternak dan Pemerintah Berbuah Penghargaan: Kota Blitar Peringkat II Pengendalian PMK Jatim

JATIMTIMES — Pemerintah Kota Blitar kembali mencatatkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kota Blitar meraih peringkat kedua dalam capaian pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas PMK Jatim, Adhy Karyono, pada Selasa (2/12/2025) di Surabaya, dalam rangkaian kegiatan Evaluasi Akhir Kinerja Pengendalian PMK Provinsi Jawa Timur di Hotel Morazen.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja daerah dalam melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian PMK sepanjang tahun 2025. Penyerahan penghargaan juga dihadiri Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI serta Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga : Apakah Korban Longsor Termasuk Mati Syahid? Begini Penjelasan Lengkap Menurut Islam

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, menyampaikan penghargaan ini menjadi bukti kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan hewan dan ketahanan pangan. “Penghargaan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melakukan pengobatan, pencegahan, dan memastikan hewan ternak tetap sehat,” ujar Adhy. Ia menegaskan bahwa pengendalian PMK harus dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut Adhy, pendekatan pengendalian penyakit hewan kini tidak bisa lagi mengandalkan satu metode. Pemerintah daerah harus menggabungkan edukasi, monitoring intensif, hingga respons cepat terhadap temuan kasus. “Langkah ini harus dijalankan dengan berbagai pendekatan berbasis edukasi, monitoring, dan penanganan cepat agar Jawa Timur semakin tangguh dalam menghadapi penyakit hewan,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala DKPP Kota Blitar, Dewi Masitoh, menegaskan bahwa penghargaan yang diterima Kota Blitar merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para peternak, kelompok bolo ngarit, serta masyarakat yang telah aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi PMK. “Kota Blitar mendapatkan peringkat II kota dengan kinerja pengendalian PMK terbaik tingkat provinsi, dan kami berterima kasih pada bolo ngarit, peternak, yang sudah berpartisipasi memvaksinkan ternaknya untuk pengendalian dan pencegahan PMK,” tegas Dewi.

Dewi menjelaskan bahwa keberhasilan Kota Blitar tidak lepas dari capaian vaksinasi PMK yang melampaui target. Vaksin PMK yang bersumber dari APBN sebanyak 2.350 dosis berhasil direalisasikan menjadi 2.440 dosis atau 104 persen. Sementara vaksin dari APBD I sebanyak 750 dosis terealisasi 856 dosis atau 114 persen. “Capaian ini menunjukkan tingginya kesadaran peternak dan kuatnya dukungan terhadap program kesehatan hewan,” kata Dewi.

Selain vaksinasi, DKPP juga aktif melakukan upaya pencegahan lain seperti penyemprotan disinfektan di Pasar Hewan Terpadu Dimoro, serta edukasi melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Program ini menyasar peternak, pedagang hewan, hingga masyarakat umum agar memahami pentingnya sanitasi kandang, deteksi dini, dan penanganan awal terhadap penyakit hewan.

Baca Juga : CPNS 2026 Cuma untuk PNS? PPPK Tak Lagi Dibuka? Ini Faktanya!

Menurut Dewi, langkah-langkah tersebut menjadi penopang utama dalam membangun sistem kesehatan hewan yang kuat di Kota Blitar. Upaya berlapis ini memungkinkan pemerintah merespons cepat temuan kasus, sekaligus memperkuat ketahanan sektor peternakan di tingkat kota. “Kami akan terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat sistem kesehatan hewan, dan membangun ketahanan peternakan yang lebih tangguh,” ujarnya.

Prestasi ini menegaskan peran Kota Blitar dalam menjaga stabilitas pangan Jawa Timur. Dengan capaian vaksinasi yang melampaui target dan penguatan kesehatan hewan, Kota Blitar menunjukkan komitmen merawat sektor peternakan. DKPP berupaya menjaga momentum melalui perluasan vaksinasi, edukasi publik, dan koordinasi dengan Pemprov Jatim. Sinergi peternak, masyarakat, dan DKPP menjadi fondasi penting bagi pembangunan peternakan berkelanjutan.