JATIMTIMES – Fraksi PKS DPRD Jawa Timur (Jatim) memberikan sorotan tajam terhadap rencana tambahan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Jatim (Perseroda). Ketua Fraksi PKS Lilik Hendarwati menegaskan, tambahan modal tidak bisa dibahas sekadar administratif, tetapi harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh arah bisnis Jamkrida.

Menurut Anggota Pansus Pembahasan Kinerja BUMD DPRD Jatim itu, Jamkrida merupakan BUMD strategis yang dibentuk untuk menjamin kredit UMKM, terutama karena sekitar 77,6 persen pelaku UMKM di Jatim masih belum bankable. Namun sebagai perusahaan daerah yang menerima dana publik, Jamkrida wajib diuji tidak hanya dari sisi manfaat sosial, tetapi juga kesehatan keuangan dan kontribusinya terhadap fiskal daerah.

Baca Juga : Menko Pangan Zulkifli Hasan Kunjungi MAN 2 Kota Malang, Soroti Pangan Sehat dan Keamanan MBG

“Dari sisi justifikasi sosial, Jamkrida sangat dibutuhkan. Namun sebagai Perseroda yang menerima penyertaan modal daerah, Jamkrida wajib diuji tidak hanya dari sisi manfaat sosial, tetapi juga kesehatan keuangan, manajemen risiko, dan kontribusi fiskalnya terhadap PAD,” tegas Lilik.

Dalam rapat Pansus BUMD, Lilik mencermati paparan kinerja Jamkrida periode 2020–2025 menunjukkan pertumbuhan skala usaha, terlihat dari peningkatan total aktiva, ekuitas, dan volume penjaminan.

Namun ia menilai pertumbuhan tersebut belum mencerminkan kekuatan bisnis yang sehat secara fiskal. “Rasio keuangan menunjukkan perusahaan sehat dari sisi likuiditas dan solvabilitas, tetapi lemah dari sisi profitabilitas dan efisiensi modal. Artinya, Jamkrida tampak aman, tetapi belum produktif bagi fiskal daerah,” ujarnya.

Menurutnya, modal daerah masih menjadi penopang utama, bukan hasil akumulasi laba organik perusahaan. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dinilai relatif kecil dibandingkan risiko usaha yang ditanggung.

Lilik juga menyoroti arah portofolio penjaminan Jamkrida yang dinilai semakin dominan pada skema multiguna dan sektor yang relatif aman secara bisnis.

Padahal secara konseptual, Jamkrida dibentuk sebagai instrumen keberpihakan untuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM mikro dan kecil yang paling sulit mendapat kredit.

“Secara konseptual, Jamkrida dibentuk sebagai instrumen keberpihakan untuk menembus kebuntuan akses pembiayaan UMKM mikro dan kecil. Tapi yang terjadi, UMKM paling lemah justru masih tertinggal,” katanya.

Baca Juga : Air Kelapa Sisa Berbuka Kemarin Masih Ada, Aman Diminum atau Sebaiknya Dibuang?

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks sekaligus penyimpangan dari visi awal pembentukan Jamkrida. “Jika Jamkrida terus bergerak dengan logika aman secara risiko tetapi menjauh dari mandat sosial, maka kita patut bertanya: untuk siapa sebenarnya BUMD ini bekerja?” tegasnya.

Fraksi PKS, lanjut Lilik, tidak akan menyetujui tambahan penyertaan modal tanpa perubahan mendasar pada arah kebijakan bisnis Jamkrida. Ia meminta setiap tambahan dana APBD disertai target penerima manfaat yang jelas, pembatasan dominasi skema multiguna, serta indikator kinerja yang transparan dan dapat diaudit publik.

“Penyertaan modal bukan dana investasi bebas risiko, tetapi uang rakyat yang wajib menghasilkan dampak sosial-ekonomi nyata,” tandas Lilik.

Menurutnya, terlebih di tengah tekanan ekonomi, setiap rupiah dari APBD harus tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. “Kalau memang tidak siap menjalankan fungsi afirmatifnya, lebih baik disampaikan secara jujur kepada publik dan DPRD. Jangan terus menjual narasi keberpihakan UMKM yang tidak tercermin dalam praktik bisnis,” pungkasnya.