JATIMTIMES – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Suli Da'im, mengapresiasi keputusan pemerintah yang tetap memprioritaskan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan membatalkan rencana sekolah daring.
Suli memandang bahwa keputusan tersebut adalah langkah strategis dalam menentukan arah masa depan pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jatim. Menurut Suli, interaksi langsung di sekolah memiliki nilai filosofis yang tidak bisa digantikan oleh teknologi digital manapun.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
“Pembelajaran tatap muka bukan sekadar metode pendidikan, tetapi instrumen pembentukan peradaban. Interaksi langsung antara guru dan siswa adalah ruang utama untuk menanamkan nilai disiplin, etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi utama dalam membangun SDM yang kompetitif di masa depan,” tegas Suli Da'im, Jumat (27/3/2026).
Politisi PAN ini mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pembelajaran daring berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas SDM, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas. Ia menegaskan bahwa daya saing daerah akan menjadi taruhan jika proses pembelajaran tidak berjalan optimal.
“Jika Jawa Timur ingin melompat lebih jauh dalam persaingan nasional maupun global, maka kualitas pendidikan tidak boleh dikompromikan," tandas Suli.
"Kita harus jujur bahwa masa depan Jawa Timur sangat ditentukan oleh kebijakan pendidikan hari ini. Jika proses pembelajaran tidak optimal, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya kualitas lulusan, tetapi juga daya saing daerah dalam jangka panjang,” lanjutnya.
Suli menekankan bahwa meskipun teknologi penting, PTM harus tetap menjadi arus utama dalam sistem pendidikan nasional. Ia mendorong agar kebijakan ini diikuti dengan peningkatan kualitas guru dan pemerataan sarana prasarana.
“Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka harus menjadi arus utama dalam sistem pendidikan, dengan tetap menjadikan pembelajaran daring sebagai opsi darurat dalam situasi luar biasa seperti pandemi. Pendidikan bukan hanya urusan hari ini—tetapi tentang menentukan masa depan Jawa Timur,” tambah Suli.
Sebagai penutup, Suli memastikan bahwa Komisi E DPRD Jatim akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM, bukan sekadar pemenuhan urusan administratif.
“DPRD Jawa Timur, khususnya Komisi E, akan memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM Jawa Timur,” pungkasnya.
