JATIMTIMES – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak memastikan berbagai catatan dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam penyusunan anggaran ke depan.
Pemprov Jatim siap menggenjot serapan sektor belanja modal infrastruktur dan pembebasan lahan yang sempat disorot oleh legislatif. Pernyataan itu disampaikan Emil usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang mengagendakan penyampaian laporan Banggar terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).
Baca Juga : Empat Semifinalis Piala Dunia 2026, Siapa Paling Berpengalaman Tampil di Final?
"Disampaikan Banggar bagaimana perencanaan penerima bantuan sosial atau bagaimana untuk penentuan dari belanja modal dan tanah, sehingga serapannya bisa lebih tinggi lagi. Sekarang 86-an persen, tapi kan pengen digenjot lebih tinggi lagi," ujar Emil.
Emil mengapresiasi masukan dari legislatif yang dinilai sangat konstruktif untuk mematangkan akurasi postur anggaran di masa mendatang.
"Ya saya pikir bagus, usulan-usulan untuk bisa lebih presisi lagi dalam melakukan perencanaan anggaran ke depannya. Secara umum kami bersyukur bahwa Banggar memberikan apresiasi yang positif, namun tentunya kita juga melihat ruang untuk selalu berbenah," lanjutnya.
Sebelumnya, dalam laporan yang dibacakan Juru Bicara Banggar DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, Banggar memberikan sejumlah catatan terhadap pengelolaan APBD 2025. Banggar menilai serapan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang mencapai 86,64 persen serta Belanja Modal Tanah sebesar 83,77 persen masih perlu ditingkatkan.
Dalam laporannya, Banggar menyebut kondisi tersebut mengindikasikan adanya hambatan struktural pada proses pengadaan dan pembebasan lahan serta merekomendasikan penerapan skema pre-procurement sejak awal tahun anggaran untuk proyek infrastruktur strategis.
Selain masalah fisik infrastruktur, Banggar juga memberikan catatan mengenai perlunya diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), penyederhanaan verifikasi bantuan sosial, hingga pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Baca Juga : Wali Kota Nurochman Siapkan Gerbong Mutasi, Isi Kekosongan Jabatan di Pemkot Batu
Menyikapi deretan rekomendasi taktis tersebut, Wagub Emil mengakui masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan anggaran di lapangan. Meski demikian, Pemprov Jatim akan terus melakukan pembenahan agar kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD semakin baik.
"Nah, ini artinya meskipun tadi ada kombinasi antara efisiensi dan tantangan lapangan, tapi kita selalu berusaha berbenah," ucapnya.
Menurut Emil, berbagai rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD Jatim menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan tata kelola anggaran pada tahun-tahun berikutnya. "Saya rasa masukan-masukan yang diberikan Banggar tadi perlu dengan serius kami kaji tindak lanjutnya," pungkas Emil.
