JATIMTIMES - Pengarusutamaan gender di perguruan tinggi dinilai masih menghadapi tantangan besar. Persoalannya bukan semata minimnya aturan, melainkan belum meratanya pemahaman sivitas akademika dalam melihat isu kesetaraan, inklusi, hingga penanganan korban kekerasan.
Kondisi itu mendorong Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas (PSGAD) LP2M Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang memperkuat kapasitas dosen sebagai motor perubahan di lingkungan kampus.
Baca Juga : Perkuat Penempatan Pejabat, BPKSDM Gelar Uji Kompetensi
Sedikitnya 38 dosen dari berbagai fakultas yang tergabung sebagai gender focal point mengikuti penguatan perspektif gender melalui Kajian Gender Synergy bertema Mengurai Bias, Membangun Inklusi di Seluruh Rumpun Keilmuan. Mereka diproyeksikan menjadi penggerak yang mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga sistem perlindungan sivitas akademika.
Ketua PSGAD UIN Maliki Malang Hj Aprilia Mega Rosdiana MSi mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah membangun awareness atau kesadaran bersama. Menurut dia, sebelum berbicara mengenai program besar, seluruh relawan harus memiliki cara pandang yang sama terhadap isu-isu yang diperjuangkan PSGAD.
"Isu utama yang kami bangun adalah awareness. Teman-teman volunteer harus memahami dulu apa yang sebenarnya diperjuangkan PSGAD. Setelah memiliki perspektif yang sama, langkah-langkah berikutnya akan jauh lebih efektif," ujarnya.
Mega menjelaskan, dosen yang terlibat bukan peserta biasa, melainkan relawan dari masing-masing fakultas yang nantinya menjadi perpanjangan tangan PSGAD dalam menyebarluaskan perspektif kesetaraan gender di lingkungan akademik.
Ia menegaskan PSGAD mengemban mandat untuk mengawal pengarusutamaan gender di UIN Malang. Selain itu, lembaga tersebut juga menjadi bagian dari sistem pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi, sekaligus mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas.
"PSGAD memiliki tugas mengawal pengarusutamaan gender di UIN Malang. Kami juga menangani isu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan serta mengawal isu-isu disabilitas di lingkungan kampus," katanya.
Menurut Mega, pengarusutamaan gender tidak cukup berhenti pada kegiatan sosialisasi. Perspektif tersebut harus masuk ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, penelitian, hingga pengabdian masyarakat agar menghasilkan perubahan yang nyata.
Karena itu, para volunteer dibekali pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender, Gender, Social Inclusion and Disability (GSID), penganggaran responsif gender, hingga pendekatan transformative gender equality, yakni perspektif yang menekankan dampak nyata terhadap kebijakan maupun praktik akademik.
"Bagaimana isu gender bisa masuk ke dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, itulah yang sedang kami dorong. Dampaknya harus benar-benar dirasakan," jelasnya.
Baca Juga : HUT RI 2026 Sebentar Lagi! Ini 27 Ide Lomba 17 Agustus yang Seru, Lengkap Cara Bermainnya
Mega mengungkapkan, penguatan kapasitas tersebut juga berangkat dari pengalaman para volunteer ketika berhadapan dengan kasus kekerasan. Banyak di antara mereka mengaku bingung, cemas, bahkan takut mengambil langkah pendampingan.
Karena itu, dalam rangkaian kegiatan sebelumnya, PSGAD menghadirkan sesi inner healing untuk membangun perspektif bahwa pendampingan korban merupakan ikhtiar kemanusiaan, bukan sekadar pekerjaan administratif.
"Kami ingin mengubah cara pandang mereka. Pendampingan itu bukan beban, tetapi bagian dari memperjuangkan keadilan dan membantu sesama," ungkapnya.
PSGAD sendiri terus berkembang mengikuti dinamika persoalan sosial di perguruan tinggi. Lembaga yang sebelumnya bernama Pusat Studi Wanita (PSW), kemudian berubah menjadi PSG dan PSGA, kini resmi menjadi Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas (PSGAD) setelah isu disabilitas dimasukkan ke dalam mandat kelembagaan sejak Oktober tahun lalu.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Maliki Malang, Prof. Dr. H. Triyo Supriyatno, M.Ag., menilai penguatan perspektif gender menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan pendidikan tinggi. Menurutnya, berbagai bentuk kekerasan dapat terjadi kepada siapa pun sehingga seluruh elemen kampus harus memiliki kepekaan dalam memberikan perlindungan maupun pendampingan.
Triyo juga mengingatkan masih banyak korban yang memilih bungkam karena tekanan sosial dan budaya. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama agar kampus mampu menghadirkan ruang yang aman sekaligus sistem pendampingan yang berpihak kepada korban.
Dengan memperkuat kapasitas dosen lintas fakultas, UIN Maliki Malang berupaya membangun ekosistem akademik yang tidak hanya memahami isu kesetaraan gender secara konseptual, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi kebijakan, pembelajaran, riset, dan layanan kampus yang lebih inklusif.
