JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo memastikan sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo tentang penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (31/8/2026).
Baca Juga : Daftar Fenomena Langit September 2026, Ada Harvest Moon hingga Konjungsi Planet
Mas Rio mengatakan, porsi pembangunan infrastruktur menjadi bagian yang cukup padat dalam perubahan APBD. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Situbondo.
"Memang, itu yang paling padat. Banyak sekali jalan-jalan. Nanti saya umumkan jalan mana saja yang akan diperbaiki," kata Mas Rio.
Menurutnya, perbaikan jalan masih memungkinkan dikejar apabila perubahan APBD disahkan pada akhir September. Sebab, pekerjaan jalan relatif dapat dilaksanakan dalam waktu sekitar 40 hari.
"Kalau jalan, kalaupun disahkan nanti di akhir September, itu masih mungkin dikejar. Kalau jalan karena dia pekerjaannya kan 40 hari," ujarnya.
Namun, Mas Rio menyebut pembangunan fisik berskala besar membutuhkan waktu yang lebih panjang. Karena itu, tidak semua pekerjaan fisik dapat dipaksakan masuk dalam pelaksanaan setelah perubahan APBD disahkan.
"Kalau fisik bangunan saya sudah konsultasikan ke yang ahli, nggak nutut kalau setelah perubahan ini. Kecuali yang induk yang sudah jalan. Kalau perbaikan-perbaikan sekolah dan yang mini-mini ya mungkin," jelasnya.
Selain fokus infrastruktur, Pemkab Situbondo juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp26,09 miliar. Menurut Mas Rio, kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan mitigasi bencana di Situbondo.
Ia mengingat pengalaman penanganan banjir bandang yang membutuhkan anggaran sangat besar. Bahkan, berdasarkan estimasi pemerintah daerah, satu kali banjir bandang dapat membutuhkan sekitar Rp150 miliar untuk pemulihan berbagai infrastruktur yang terdampak.
"Coba bayangkan ya, di tahun 2026 tanpa kita anggarkan cuma berapa waktu itu, saya lupa. 2026 itu habis lho, hanya untuk mengurusi dua kali banjir bandang," ungkapnya.
Mas Rio mengatakan, potensi banjir bandang menjadi salah satu pertimbangan karena pola bencana tersebut kerap terjadi pada awal tahun. Dampaknya tidak hanya menyentuh jalan dan jembatan, tetapi juga sekolah, sawah hingga pasar.
"Awal Maret kemarin, akhir Februari awal Maret lah. Satu kali banjir bandang, hasil estimasi teman-teman Rp150 miliar kebutuhan perbaikan infrastrukturnya. Sekolah, sawah, jalan, jembatan begitu, pasar sampai sekarang belum terurus," katanya.
Karena kebutuhan penanganan bencana cukup besar, tambahan dana bagi hasil (DBH) sekitar Rp53 miliar yang berhasil diperoleh Pemkab Situbondo akhirnya ditempatkan dalam BTT. Mas Rio menjelaskan, keputusan itu diambil karena apabila dana tersebut langsung digunakan untuk pembangunan fisik, waktu pelaksanaannya dinilai tidak mencukupi.
"Tadinya mau dibikin anggaran itu mau saya bikin Pasar Besuki, tapi kebutuhannya Rp40 miliar, nggak mungkin. Karena itu dana bagi hasil yang baru kita dapatkan Rp53 miliar itu hasil kerja keras teman-teman untuk mengunduh itu. Akhirnya kita taruh di BTT," jelasnya.
Mas Rio menegaskan, pemerintah tidak berharap terjadi banjir bandang maupun bencana lainnya. Namun, apabila anggaran tersebut tidak digunakan untuk kondisi darurat, pemerintah dapat menggunakannya untuk kebutuhan pembangunan pada tahun berikutnya melalui mekanisme penganggaran.
"Mudah-mudahan bisa diperuntukkan nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Misalnya di tahun 2027 untuk perbaikan jalan, jembatan, pasar," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan, rapat paripurna tersebut merupakan tahapan penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan Bupati.
Setelah tahapan tersebut, DPRD akan melakukan pembahasan secara maraton melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar). Pembahasan tersebut dilakukan untuk mencermati berbagai usulan dan perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
"Selanjutnya kami, tentunya DPRD akan segera melakukan pembahasan secara maraton oleh komisi dan Badan Anggaran," kata Mahbub.
Baca Juga : Musim Kemarau Indonesia Agustus 2026 Masuk Fase Apa? Ini Penjelasan BMKG
Mahbub mengingatkan bahwa proses pembahasan memiliki batas waktu. Sesuai ketentuan, perubahan APBD harus sudah disepakati bersama paling lambat 30 September 2026.
Ia menjelaskan, setelah disepakati bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah, rancangan perubahan APBD masih harus melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Timur. Setelah evaluasi selesai, barulah perubahan APBD dapat ditetapkan dan diimplementasikan.
"30 September itu sudah batas akhir perubahan APBD. Artinya kalau lompat dari itu nggak bisa," tegasnya.
Terkait alokasi BTT sebesar Rp26,09 miliar, Mahbub mengatakan DPRD akan mencermati lebih lanjut pertimbangan pemerintah daerah dalam menambah alokasi tersebut.
Secara sekilas, menurut Mahbub, tambahan BTT berkaitan dengan langkah mitigasi menghadapi potensi bencana, terutama memasuki musim penghujan pada November-Desember.
"Ini sebenarnya dalam rangka mitigasi karena akhir tahun anggaran bulan-bulan November-Desember ini kan mulai musim penghujan biasanya di Situbondo. Khawatir ada banjir bandang dan lain sebagainya," ujarnya.
Mahbub juga menyebut BTT dapat digunakan untuk mengatasi bencana kekeringan. Hal itu mengingat anggaran operasional BPBD untuk penanganan kekeringan sebelumnya telah habis.
Namun, Mahbub menegaskan bahwa BTT tidak hanya diperuntukkan bagi penanganan bencana. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang memang tidak terprediksi dalam dokumen perencanaan sebelumnya.
"Belanja tidak terduga itu bukan hanya untuk bencana. Artinya bisa dibelanjakan untuk hal-hal lain yang memang tidak terprediksi di dokumen perencanaan sebelumnya," jelasnya.
Selain BTT, DPRD juga akan mencermati tambahan DBH sekitar Rp53 miliar yang telah dimasukkan dalam rancangan perubahan APBD. Mahbub mengatakan, pihaknya akan melihat lebih detail ke mana tambahan dana tersebut akan didistribusikan.
"Tadi sudah kami sempat tanyakan ke TAPD, apa itu sudah hanya asumsi atau sudah dimasukkan, ternyata sudah dimasukkan," katanya.
Secara global, tambahan DBH tersebut diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur, seperti jalan, irigasi dan sekolah. DPRD selanjutnya akan mencermati distribusi anggaran tersebut dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah Kabupaten Situbondo diproyeksikan mencapai Rp1.601.019.248.182. Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sebesar Rp315.221.933.402, pendapatan transfer Rp1.285.597.314.780 dan pendapatan hibah Rp200 juta.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.760.124.453.068. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp1.450.442.465.101, belanja modal Rp145.502.327.179, BTT Rp26.089.834.728 dan belanja transfer Rp138.089.826.060.
Dari belanja modal, alokasi untuk jalan, jaringan dan irigasi mencapai Rp77.478.978.697. Anggaran tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam rencana pemerintah daerah memperkuat pembangunan infrastruktur.
