JATIMTIMES - Polres Malang mengimbau penyelenggara maupun panitia karnaval untuk lebih bijak dalam mengatur jalannya kegiatan. Sehingga tidak sampai mengganggu aktivitas belajar mengajar bagi para anak sekolah.
Imbauan tersebut disampaikan pihak kepolisian menyusul adanya pelaksanaan Spectacular Wonokerto Carnival 2025 yang berlangsung di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.
Baca Juga : Dari Skrining hingga Imunisasi HPV, Upaya MTsN 1 Kota Malang Wujudkan Generasi Tangguh
Berdasarkan temuan informasi yang dihimpun kepolisian Polres Malang, pada kegiatan karnaval yang berlangsung sejak Rabu (27/8/2025) hingga tengah malam tersebut turut melibatkan ratusan peserta. Termasuk dari kalangan pelajar.
"Dari informasi yang diterima, sejumlah anak tidak masuk sekolah pada keesokan harinya karena ikut berpartisipasi dalam kegiatan karnaval," ujar Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar.
Selain melibatkan anak-anak yang masih berstatus pelajar, kegiatan Spectacular Wonokerto Carnival 2025 juga turut diikuti oleh para peserta dari beragam kelompok masyarakat. Sepanjang berlangsungnya karnaval, para peserta turut menampilkan parade seni, budaya, dan deretan sound system dari beragam komunitas audio.
Alhasil, ribuan warga terpantau tumpah ruah menyaksikan kegiatan karnaval yang digelar di sepanjang jalur sejauh sekitar 3,5 kilometer tersebut. "Semarak peringatan HUT RI (Hari Ulang Tahun Republik Indonesia) ke-80 lewat karnaval memang penting, namun jangan sampai mengorbankan hak pendidikan anak," imbau Bambang.
Diberitakan sebelumnya, jajaran Forkopimda Kabupaten Malang beserta sejumlah pihak terkait telah menggelar rapat koordinasi (rakor). Pada agenda tersebut turut membahas penggunaan sound system atau yang lebih dikenal dengan istilah sound horeg.
Pada agenda rakor yang berlangsung Selasa (26/8/2025) di Ruang Rapat Polres Malang tersebut, merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, dan Pangdam V/Brawijaya terkait pembatasan penggunaan pengeras suara di masyarakat.
Pada saat itu, agenda rakor turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Malang termasuk Bupati Malang HM. Sanusi. Selain itu, sejumlah pejabat utama Polres Malang, hingga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga turut hadir.
Baca Juga : Seragam Gratis Ringankan Beban Orang Tua, Distribusi Dipastikan Tuntas Akhir Agustus
Setidaknya ada empat poin utama yang menjadi sorotan sekaligus perhatian dari jajaran Forkopimda Kabupaten Malang pada rakor pembahasan penggunaan sound system tersebut. Yakni mulai dari pembatasan tingkat kebisingan, pembatasan dimensi kendaraan pengangkut sound, pembatasan waktu dan tempat, serta aturan penggunaan sound system untuk kegiatan masyarakat.
Terkait pembahasan dalam rakor tersebut, disampaikan Bambang, pihaknya turut mengingatkan kepada panitia maupun penyelenggara karnaval agar menaati aturan yang sudah ada. Khususnya pada Surat Edaran pembatasan penggunaan sound.
"Kegiatan (karnaval) boleh meriah, tapi jangan sampai anak-anak usia sekolah jadi terganggu apalagi sampai absen belajar,” ujarnya.
Bambang menegaskan, imbauan tersebut bukan berarti pihak kepolisian melarang masyarakat merayakan karnaval. Namun, lebih kepada imbauan yang ditujukan ke pihak penyelenggara untuk lebih bijak dalam menentukan waktu kegiatan. Sehingga tidak berbenturan dengan jam belajar.
"Anak-anak sekolah adalah generasi penerus bangsa, sehingga kegiatan apapun harus mengedepankan kepentingan mereka. Jangan sampai semangat perayaan justru merugikan masa depan anak-anak kita, karena menjaga keseimbangan antara hiburan dan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
