JATIMTIMES - Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat tahun 2026 berdampak pada aspek layanan transportasi publik di Jawa Timur (Jatim). Operasional bus Trans Jatim pada tahun 2026 juga turut terdampak akibat terbatasnya anggaran.
Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menyebut, besaran anggaran yang dialokasikan untuk Trans Jatim dalam pagu indikatif R-APBD 2025 jauh lebih kecil dari kebutuhan. Bahkan, alokasinya hanya cukup untuk operasional sekitar setengah tahun saja.
Baca Juga : Dana Desa Terdampak Pemangkasan TKD oleh Pemerintah Pusat, Begini Tanggapan Apel Kota Batu
"Hari ini kalau bicara Trans Jatim itu pagu indikatif di tahun 2026 itu masih tersedia Rp160 milar dari kebutuhan Rp260 miliar, kalau untuk tahun 2025 sudah clear," ungkap Abdul Halim, Selasa (21/10/2025).
Dengan alokasi tersebut, Komisi D DPRD Jatim juga telah melakukan perhitungan bersama mitra kerjanya, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim. Jika tak ada penambahan anggaran, praktis operasional Trans Jatim pada 2026 tidak bisa sampai setahun penuh.
"Maka kalau kami hitung itu, kalau misalnya tidak ada penambahan di pagu Rp260 miliar, maka operasional mulai bulan Januari 2026 cuma bisa sampai bulan Juli," jelasnya.
Itu baru untuk kebutuhan operasional saja, belum memperhitungkan adanya perubahan koridor baru. Artinya, kebutuhan Rp260 miliar tersebut merupakan angka yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bus Trans Jatim di 7 koridor eksisting, ditambah satu koridor baru di Malang Raya yang rencananya operasi bulan depan.
"Apalagi ditambah sekarang efisiensi, makanya kita mau mencoba untuk melakukan akselerasi dan kreativitas. Dalam rangka supaya Trans Jatim yang banyak luar biasa animo masyarakatnya sehingga load factornya begitu tinggi ini, jangan sampai tidak beroperasi," papar politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut dikatakannya, jika dipaksakan alokasi anggaran tetap Rp160 miliar, maka pada 2026 mendatang bisa saja bus Trans Jatim tetap beroperasi sampai akhir tahun namun dengan perubahan skema operasi.
Baca Juga : Soroti Kerugian PT Kasa Husada Wira, Komisi C DPRD Jatim Desak Evaluasi Direksi
"Sebetulnya kalau hitung-hitungan kami masih bisa beroperasi, hanya jamnya berkurang akhirnya. Jadi yang awalnya misalnya itu jarak keberangkatan per 15 menit sekali misalnya, maka ini bisa satu jam sekali," tandasnya.
Sejalan dengan itu, ia mendorong Pemprov Jatim untuk lebih kreatif dalam upaya menggenjot pendapatan daerah. Selain itu, efisiensi juga diperlukan dengan memangkas kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial.
"Pemprov harus melakukan penghematan-penghematan, kemudian melakukan inovasi dalam rangka untuk meningkatkan PAD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu yang harus kita lakukan. Tidak ada pilihan lain," serunya.
