JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencetak sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Mulai Januari 2026, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya resmi beroperasi sebagai Perangkat Daerah (PD) mandiri.
Lembaga ini terpisah dari Bappedalitbang yang kini bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan urusan penelitian dan pengembangan (litbang) sepenuhnya dijalankan dan diperluas oleh BRIDA.
Baca Juga : NU Tetapkan Nisfu Syaban 2026 Jatuh pada 3 Februari, Ini Dasar Penetapannya
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan pembentukan BRIDA merupakan kebutuhan mendesak bagi kota metropolitan seperti Surabaya. Ia menekankan BRIDA bukan sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan berfungsi sebagai pusat analisis strategis sebelum kebijakan dan anggaran ditetapkan.
"Tantangan Surabaya di tahun 2026 makin kompleks. Kita tidak bisa lagi membangun hanya pakai 'ilmu kira-kira' atau kebiasaan lama. BRIDA adalah 'dapur'-nya. Harapan saya, BRIDA memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan solusi konkret. Risetnya jangan menumpuk di laci, tapi harus jadi aplikasi atau kebijakan yang dirasakan warga Surabaya," ujar Wali Kota Eri, Selasa (20/1/2026).
Salah satu perubahan signifikan dalam struktur baru ini adalah bergabungnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya Mangrove secara langsung di bawah naungan BRIDA. Kebijakan tersebut mengubah paradigma pengelolaan kawasan Mangrove Gunung Anyar dan Wonorejo. Kawasan ini tidak lagi semata diposisikan sebagai destinasi wisata alam, melainkan sebagai pusat riset konservasi berstandar internasional.
Kepala BRIDA Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, menjelaskan integrasi tersebut bertujuan mengembalikan fungsi dan marwah Kebun Raya sesuai standar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Kebun Raya Mangrove kini punya mandat ilmiah yang kuat. Di bawah BRIDA, kami fokus menjadikannya pusat studi blue carbon (karbon biru) dan benteng ekologi kota. Surabaya akan menjadi pilot project nasional bagaimana kota pesisir memanfaatkan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim sekaligus potensi ekonomi karbon," kata Agus.
Lebih jauh, Agus memaparkan bahwa BRIDA dirancang sebagai agregator ekosistem riset dan inovasi. Surabaya yang dikenal memiliki banyak perguruan tinggi berkualitas serta industri strategis, selama ini menyimpan potensi riset besar yang belum terintegrasi secara optimal. Kehadiran BRIDA diharapkan mampu menyinergikan berbagai potensi tersebut.
Untuk memperkuat kolaborasi, BRIDA Surabaya meningkatkan model kerja sama dari konsep Pentahelix menjadi Heptahelix. Dalam skema ini, terdapat tujuh elemen utama yang saling terhubung, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media, serta dua elemen tambahan yang dinilai krusial, yaitu komunitas dan pengguna (user).
"Banyak riset kampus yang bagus tapi berhenti di tengah jalan karena tidak ada biaya produksi atau tidak selaras dengan daya dukung alam. Sebagai agregator, BRIDA bertugas melakukan matchmaking. Kami menghubungkan peneliti dengan lembaga pendanaan agar inovasi bisa dihilirisasi," terang Agus.
Baca Juga : Targetkan 5.250 UMKM di 2026, Dinkopumdag Surabaya Fokus Tingkatkan Omzet dan Kualitas Produk
"Di sisi lain, elemen 'lingkungan' kami masukkan sebagai pilar ketujuh untuk memastikan setiap inovasi, seperti proyek blue carbon, mendukung keberlanjutan ekologis," tambah Agus.
Dalam kerangka Heptahelix tersebut, BRIDA berperan sebagai pusat penghubung (hub) yang mengorkestrasi agar riset perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan industri, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan.
Dengan terbentuknya BRIDA dan penerapan konsep Heptahelix, Pemkot Surabaya menetapkan tiga target utama. Pertama, penyelesaian masalah perkotaan melalui riset yang difokuskan pada persoalan riil seperti pengangguran, ekonomi, kemacetan, sampah, dan banjir dengan pendekatan inovasi tepat guna.
Kedua, pengembangan Kebun Raya Mangrove sebagai living laboratory atau laboratorium terbuka bagi peneliti lokal maupun internasional, sekaligus sebagai sarana edukasi sains bagi pelajar Surabaya, Indonesia, hingga dunia.
Ketiga, pembangunan ekosistem riset dan inovasi terintegrasi dengan menjadikan BRIDA sebagai jembatan kolaborasi Heptahelix, sehingga hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dihilirisasi menjadi kebijakan publik maupun produk ekonomi yang nyata. "Ini adalah investasi jangka panjang. Tahun 2026 adalah titik tolak Surabaya menjadi World Class Smart City yang digerakkan oleh inovasi dan riset," pungkas Agus.
Sebagai informasi, BRIDA Surabaya resmi terbentuk pada 2 Januari 2026. Pada pelantikan pejabat awal tahun 2026, Wali Kota Eri menunjuk Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala BRIDA Surabaya yang pertama. BRIDA bertugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, serta sinkronisasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi daerah, termasuk pengelolaan UPT Kebun Raya Mangrove.
