JATIMTIMES — Kebijakan work from home (WFH) setiap Rabu bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menuai kritik dari DPRD Jatim. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu ritme kerja birokrasi dan berdampak pada pelayanan publik.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Yordan M. Batara-Goa menilai penerapan WFH di pertengahan pekan justru memecah pola kerja ASN yang selama ini berjalan berurutan. “Ritme kerja jadi terputus. Senin–Selasa kerja normal, Rabu WFH, lalu Kamis mulai lagi. Koordinasi bisa tertunda, bahkan harus diulang,” ujar legislator asal Dapil Jatim I Surabaya itu, Jumat (27/3/2026).
Baca Juga : Pendaftaran UTBK SNBT 2026 Dibuka, Ini Cara Cek NPSN dan Buat Akun SNPMB dengan Mudah
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada internal birokrasi, tetapi juga berpotensi menghambat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
Yordan juga menyoroti dasar kebijakan yang dikaitkan dengan efisiensi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai kebijakan tersebut belum didukung kajian komprehensif, khususnya terkait pola mobilitas. “Kalau tujuannya efisiensi BBM, harus melihat puncak mobilitas. Itu terjadi di awal atau akhir pekan kerja, seperti Senin atau Jumat, bukan di tengah minggu,” tegasnya.
Ia turut mengkritik alasan penghindaran long weekend sebagai dasar kebijakan. Menurutnya, pengawasan ASN tetap dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, seperti sistem pelaporan berbasis geotagging. “Kalau alasannya menghindari libur panjang, berarti fokusnya bukan lagi efisiensi. Ini menunjukkan kebijakan belum sepenuhnya berbasis tujuan yang jelas,” kata legislator Fraksi PDIP itu.
Selain itu, ia mengingatkan adanya dampak ekonomi yang perlu diperhitungkan, terutama bagi sektor transportasi dan pelaku UMKM di sekitar kawasan perkantoran yang bergantung pada aktivitas ASN.
Baca Juga : Fenomena Astronomi April 2026: Pink Moon hingga Hujan Meteor Lyrids, Ini Waktu Terbaik Mengamatinya
Karena itu, DPRD Jatim mendesak Pemprov Jawa Timur segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan WFH tersebut dengan berbasis data mobilitas dan konsumsi energi, serta diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Kita tidak menolak WFH, tapi jangan sampai kebijakan yang niatnya baik justru tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Harus ada kajian kuat dan sinkron dengan pusat,” pungkasnya.
