JATIMTIMES - Maraknya kasus bunuh diri yang melibatkan kalangan mahasiswa di Kota Malang menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas pihak.
Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah berulang kali mengingatkan pentingnya kewaspadaan serta menyediakan fasilitasi dan pendampingan bagi masyarakat. Namun, peran keluarga sebagai unit terkecil dinilai tetap krusial.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
“Kalau dari keluarga tidak aware terhadap kondisi anak, juga akan sulit. Karena ini ranahnya sangat privat,” ujar wanita yang akrab disapa Mia ini.
Ia menekankan bahwa fenomena ini semakin kompleks karena mayoritas kasus melibatkan mahasiswa. Artinya, ada keterkaitan erat dengan lingkungan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait.
“Karena mayoritas mahasiswa, berarti kewenangannya ada di kementerian. Tapi TKP-nya ada di Kota Malang. Ini yang membuat kita wajib berkolaborasi,” tegasnya.
Amithya juga menyoroti adanya kecenderungan Kota Malang seolah menjadi “tempat pelarian” atau escape plan bagi sebagian individu untuk mengakhiri hidup. Menurutnya, hal ini harus segera diantisipasi melalui komunikasi intensif dengan pihak kampus.
Ia bahkan mengusulkan agar setiap perguruan tinggi memiliki panduan atau guidance book khusus bagi mahasiswa, yang berisi informasi lengkap terkait layanan kesehatan mental di kampus.
“Harapan saya, mahasiswa tahu kalau di kampusnya ada klinik atau fasilitas lain untuk menangani keluhan mental mereka. Jadi ada safety net lebih dulu di lingkungan kampus,” jelasnya.
Selain itu, Amithya juga menyoroti fakta bahwa sejumlah korban bukan merupakan warga asli Kota Malang. Hal ini, menurutnya, membutuhkan koordinasi antar pemerintah daerah.
Baca Juga : RT Berkelas Jalan, DPRD Wanti-wanti Soal Efisiensi Anggaran
“Kita perlu tahu mereka berasal dari daerah mana. Harus ada komunikasi antar pemerintah, seperti orang tua dengan orang tua. Kita menjaga anak mereka di sini, tapi mereka juga harus ikut menjaga,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Amithya juga mengingatkan pentingnya peran media dalam memberitakan kasus bunuh diri. Ia mengakui bahwa pemberitaan memiliki nilai edukasi, namun di sisi lain berpotensi memicu efek imitasi bagi pembaca yang sedang dalam kondisi rentan.
“Bagaimana membuat berita agar tidak menjadi trigger. Karena kita tidak tahu kondisi mental pembacanya,” ujarnya.
Di akhir, Amithya menegaskan bahwa perlindungan terhadap mahasiswa tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak saja.
“Anak-anak ini tidak bisa hanya dijaga oleh orang tuanya saja. Harus ada kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.
