JATIMTIMES – Banjir luapan yang melanda Kota Batu menuai sorotan karena dinilai memiliki keterkaitan kuat pada kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan. Selain itu, pola tanam pertanian yang abai terhadap kaidah konservasi turut berdampak bencana. Makin minimnya sistem terasering di lahan-lahan miring berkontribusi pada erosi yang membawa material lumpur ke permukiman warga.
Untuk diketahui, banjir luapan melanda Kota Batu pada Senin (30/3/2026). Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak siang hari memicu banjir luapan di sejumlah titik di Kecamatan Bumiaji. Akibatnya, beberapa rumah warga terendam, material lumpur juga merusak aspal jalan desa.
Baca Juga : Cegah Dampak Negatif Digital, Pemkot Malang Batasi Gadget Anak Usia Dini
Dalam penyisiran di kawasan hulu, Selasa (31/3/2026), ditemukan bahwa mayoritas petani penggarap lahan pertanian sayur tidak lagi menerapkan kaidah konservasi tanah yang benar. Pola tanam yang digunakan cenderung berupa "gulutan" atau petakan hamparan langsung yang searah dengan kemiringan lereng.
"Rata-rata dari pertanian di lereng dari alih fungsi itu banyak yang tidak menggunakan sistem terasering. Tapi menggunakan 'gulutan' atau petakan-petakan hamparan. Jadi tidak ada ketahanan," ungkap Wali Kota Batu Nurochman saat mengobservasi kondisi lahan, belum lama ini.
Secara teknis, ketiadaan terasering mengakibatkan air hujan tidak tertahan di tiap tingkatan lahan, melainkan langsung meluncur deras ke bawah. Kondisi ini diperparah dengan karakteristik tanaman sayur yang tidak memiliki tajuk lebar dan akar tunggang kuat untuk mengikat struktur tanah.
Pola "gulutan" tanpa sabuk gunung (terasering) ini menyebabkan terjadinya erosi lembar (sheet erosion) di mana lapisan tanah atas yang subur justru hanyut terbawa air. Material inilah yang kemudian berubah menjadi lumpur pekat dan menyumbat saluran drainase hingga meluap ke badan jalan.
"Jadi kalau hujan deras, lahan ini masih sangat berpotensi terjadi erosi karena langsung hamparan. Jenis gulutan atau paritnya tidak dibuat untuk memecah arus air, tapi justru mempercepat laju air ke bawah," tambah wali kota yang akrab disapa Cak Nur itu.
Menurut pengamatannya, perubahan pola tanam ini disinyalir merupakan dampak dari beralihnya komoditas petani dari tanaman keras seperti apel ke tanaman sayuran semusim. Tekanan ekonomi memaksa petani mengambil langkah praktis dengan mengolah lahan tanpa infrastruktur konservasi yang memadai karena dianggap memakan waktu dan biaya lebih besar.
Namun, penghematan biaya produksi di level petani tersebut justru berdampak pada tingginya biaya sosial dan perbaikan infrastruktur di level hilir. Lumpur yang hanyut tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga menggerus aspal jalan hingga sepanjang 50 meter di salah satu jalan desa karena hantaman arus yang tidak tertahankan.
Menurut pantauan, sepanjang jalan utama Desa Tulungrejo hingga Sumberbrantas, diketahui pertanian didominasi hortikultura. Pola tanam menggunakan terasering nyaris tidak ditemukan. Lebih banyak menggunakan gulud atau guludan petak langsung mengikuti kontur tanah untuk banyak komoditas. Di antaranya wortel, kubis, kentang, brokoli dan sejenis sayuran lain.
Pemerintah Kota Batu melalui dinas terkait saat ini tengah mengkaji langkah konkret untuk memberikan intervensi dan edukasi mengenai pentingnya terasering.
Ke depan, Pemkot Batu mempertimbangkan untuk memperketat pengawasan metode olah lahan, terutama bagi penggarap lahan di kawasan hutan lindung maupun perhutanan sosial, guna memastikan setiap jengkal tanah di perbukitan Bumiaji tetap memiliki ketahanan terhadap ancaman cuaca ekstrem dengan keberadaan vegetasi yang memadai.
"Kami akan lakukan koordinasi untuk mengambil kesimpulan. Isu seperti ini harus ada langkah konkret ke depan, agar ada komitmen yang sama antara pemerintah dan petani mengenai metode tanam yang aman bagi lingkungan," tegas Cak Nur.
