JATIMTIMES - Pada hari pertama setelah resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono yang akrab disapa Yayan langsung tancap gas memperkuat tata kelola pemerintahan dengan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rabu (3/6/2026).
Salah satunya koordinasi ke Inspektorat dan melakukan pengecekan proses pelayanan publik di beberapa kecamatan
dan kelurahan .
Baca Juga : Dolar Jebol Rp18.000, Saham Ikut Ambruk! Ini Langkah Aman Lindungi Keuangan
“Inspektorat menjadi kunci strategis dalam memperbaiki sistem kerja birokrasi. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi, Inspektorat memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai aturan, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas,” ujar Yayan saat diskusi bersama Inspektur Banyuwangi Choiril Ustadi Yudawanto.
Yayan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan sebagai fondasi meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah.
"Sesuai arahan Bupati, bahwa kami diminta untuk terus mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di tahun-tahun mendatang," tambah pejabat asal Ponorogo tersebut.
Yayan menambahkan, seluruh perangkat daerah diminta untuk bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.
“Saya mendapatkan tugas dari pimpinan agar pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik tahun ini harus dibenahi,” tegas Yayan.
Sementara Kepala Inspektorat Banyuwangi Choiril Ustadi, mengugkapkan pengendalian internal merupakan instrumen penting untuk memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai tujuan. Melalui pengendalian internal yang baik, pemkab dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.
Baca Juga : Al-Mahdi dan Tradisi Mewangikan Masjidil Haram, Warisan Kepemimpinan yang Melampaui Zamannya
“Tata kelola yang baik harus diiringi dengan pengendalian yang baik pula. Ini akan menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan," ujar Ustadi.
Dia menambahkan pemkab terus melakukan upaya perbaikan sesuai dengan aturan termasuk rekomendasi yang telah disampaikan KPK dan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah.
"Hasil evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan evaluasi bersama agar pemerintah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan," pungkas Ustadi.
