JATIMTIMES – Penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran serta penguatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi isu strategis yang dikawal Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat, dalam rangkaian agenda reses, 25 Juli hingga 1 Agustus 2026 ini di Kota Mojokerto.
Dalam dialog, masyarakat mengeluhkan penetapan kriteria penerima bansos kategori desil 1 hingga desil 4 yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan, di mana masih banyak warga miskin dan rentan yang justru luput dari daftar penerima manfaat.
Baca Juga : Reses di Sidoarjo, Benjamin DPRD Jatim Kawal Solusi Pengairan Petani Balongbendo
Menanggapi hal tersebut, Hidayat menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada skema bantuan, melainkan belum optimalnya pembaruan data warga serta keterbatasan fasilitas bagi petugas teknis di tingkat desa/kelurahan.
"Sampai sekarang bantuan-bantuan sosial ekonomi masih banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat yang masuk kategori sangat miskin, miskin, atau rentan miskin belum memiliki akses yang cukup untuk mendaftarkan diri mereka," kata Hidayat.
"Di sisi lain, pelayanan di tingkat desa maupun kelurahan juga masih belum optimal, kendalanya apa? Di tingkat desa dan kelurahan, tenaga teknisnya tidak mendapatkan fasilitas yang memadai," imbuh politisi Partai Gerindra tersebut.
Atas kendala tersebut, Hidayat meminta pihak kelurahan bersama jajaran RT/RW untuk bersikap lebih proaktif dengan turun langsung mendata warga miskin yang belum tersentuh bantuan.
"Kalau ada warga miskin yang belum mendapatkan bantuan, pihak kelurahan harus melakukan sistem jemput bola, didatangi, didata, dan dibantu bagaimana cara mengurusnya. Dengan begitu data kemiskinan bisa lebih valid dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk terus memperbarui data secara berkala, termasuk mengalihkan hak bantuan jika ada warga yang tingkat ekonominya telah membaik.
"Kalau ada warga yang ekonominya sudah meningkat, mereka harus ditarik dari kepesertaan. Sebaliknya, kalau ada warga baru yang ekonominya turun, harus segera diusulkan untuk masuk. Pendamping PKH harus aktif melakukan itu, jangan hanya fokus pada penerima yang sudah ada," tegasnya.
Baca Juga : Banggar DPRD Surabaya: Kedepankan Kehati-hatian agar SiLPA Rp516,82 Miliar Tak Timbulkan Persoalan Hukum
Selain pengawasan bansos, Hidayat turut menyerap aspirasi sektor ekonomi kreatif. Menanggapi keluhan UMKM lokal yang tertekan gempuran produk asing berharga murah, ia mendorong pemerintah memberikan bantuan peralatan produksi modern serta memperluas akses pemasaran.
"Keluhan utama pelaku UMKM saat ini adalah gempuran produk asing yang kualitasnya lebih bagus tetapi harganya lebih murah. Karena itu, bantuan mesin produksi yang lebih canggih sangat mendesak," jelasnya.
Hidayat pun mendesak dinas terkait di tingkat kabupaten/kota untuk tidak pasif dan segera menyinergikan program pemasaran dari tingkat provinsi ke pelaku usaha daerah.
"Selain itu, pemerintah daerah juga harus menjemput bola agar program pemasaran dari provinsi benar-benar sampai ke pelaku UMKM di daerah," tandas Hidayat.
"Dinas UMKM di tingkat kota dan kabupaten harus menjemput bola menyambut program dari provinsi. Selain meningkatkan keterampilan pemasaran digital, pemerintah juga harus memfasilitasi ruang promosi yang nyata agar produk-produk UMKM bisa semakin berkembang," pungkasnya.
