JATIMTIMES - Pengadaan burung merpati untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara menjadi sorotan. Nilai pengadaan tersebut mencapai Rp 305,25 juta.
Berdasarkan data yang tercantum di laman resmi INAPROC, terdapat paket pengadaan bernama "Pengadaan Burung Merpati Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026".
Baca Juga : Pemdes Rabasan Camplong, Ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81
Diketahui, INAPROC merupakan platform resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyediakan informasi mengenai pengadaan pemerintah.
Burung merpati tersebut menjadi bagian dari seremoni peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara. Dalam prosesi upacara, burung-burung itu dilepaskan ke udara setelah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) menyelesaikan tugasnya.
Pelepasan merpati menjadi salah satu momen yang menghiasi rangkaian upacara kemerdekaan. Namun, nilai pengadaan yang mencapai lebih dari Rp300 juta kemudian mendapat sorotan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mempertanyakan urgensi pengadaan burung merpati tersebut. Terlebih, pengadaan itu dilakukan ketika pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran dan sejumlah wilayah Indonesia menghadapi bencana.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Ramsyah, mengatakan pengadaan merpati senilai Rp305 juta tersebut dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Paket itu dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya.
Pada saat yang sama, ICW mencoba menelusuri realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan," kata Wana, dikutip suara.com, Jumat (21/8/2026).
Menurut Wana, besarnya anggaran untuk pengadaan merpati menjadi persoalan ketika dibandingkan dengan kebutuhan penanganan bencana yang terjadi di berbagai daerah.
ICW menyinggung gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, serta kebutuhan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera.
Baca Juga : El Nino Godzilla Bikin Indonesia Waspada Karhutla, Sebenarnya Apa Fenomena Ini?
Di tengah kondisi tersebut, ICW menilai anggaran negara semestinya diarahkan terlebih dahulu untuk kebutuhan yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi bagi masyarakat.
Wana menjelaskan persoalan pengadaan tersebut bukan sekadar soal angka Rp305 juta. Menurutnya, penggunaan anggaran juga harus dilihat dari sisi skala prioritas.
"Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi," kata Wana.
ICW kemudian mengingatkan pemerintah agar perayaan HUT Kemerdekaan tidak menjadi alasan untuk mengeluarkan anggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Terlebih, sejumlah daerah masih menghadapi dampak bencana dan membutuhkan dukungan untuk proses penanganan maupun pemulihan. "Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran," pungkas Wana.
