JATIMTIMES - Pelayanan publik yang mudah dan dekat dengan masyarakat terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember. Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini menjadi salah satu langkah untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang berada jauh dari pusat kota Jember.
Komitmen tersebut kembali diperkuat melalui rapat pembahasan anggaran antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember bersama Komisi B DPRD Kabupaten Jember, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi B, Kantor DPRD Jember.
Baca Juga : Demo 27 Agustus 2026, Cek Link CCTV Pantau Jalan Jakarta Secara Live
Dalam pembahasan tersebut, DPMPTSP mendapatkan tambahan dukungan anggaran sebesar Rp363 juta yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendukung MPP Mini. Dukungan ini diharapkan dapat memastikan sarana pelayanan tersedia dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan nyaman.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember, Isnaini Dwi Susanti, S.H., M.Si., menyampaikan peningkatan fasilitas menjadi bagian penting dalam memastikan MPP Mini dapat memberikan pelayanan secara optimal dan meningkatkan keamanan sarana prasarananya.
“Tambahan dukungan ini akan kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas keamanan MPP Mini. Harapannya, sarana dan prasarana yang tersedia dapat semakin menunjang pelayanan, sehingga masyarakat mendapatkan akses layanan publik dan perizinan yang lebih mudah serta dekat,” ujar Isnaini.
Tidak hanya soal pelayanan, pembahasan bersama Komisi B DPRD Jember juga menyoroti pentingnya pencapaian target investasi daerah. Salah satu upaya yang didorong adalah meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tertib dan sesuai ketentuan.
LKPM menjadi bagian penting dalam pemantauan perkembangan investasi di satu wilayah. Pelaporan yang dilakukan secara tertib akan membantu pemerintah memperoleh data investasi yang lebih akurat sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember.
Baca Juga : Aksi Demo 27 Agustus 2026, Jalan Sekitar DPR Mulai Ditutup dan Dialihkan
DPMPTSP Jember pun terus mendorong para pelaku usaha agar tidak mengabaikan kewajiban pelaporan tersebut. “Kami berharap target investasi Kabupaten Jember dapat tercapai. Untuk itu, kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM sangat penting. Dengan laporan yang tertib, pemerintah memiliki data yang lebih akurat untuk melihat perkembangan investasi sekaligus menentukan kebijakan ke depan,” jelas Isnaini.
Penguatan MPP Mini dan peningkatan kepatuhan LKPM menjadi dua langkah yang saling melengkapi. Di satu sisi, pemerintah terus mendekatkan layanan kepada masyarakat. Di sisi lain, tata kelola investasi diperkuat melalui data dan pelaporan yang tertib.
Melalui sinergi DPMPTSP dan DPRD Kabupaten Jember, upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkembang diharapkan dapat terus diwujudkan. (*)
