JATIMTIMES - Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sudah berada di jalur yang tepat. Namun ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan.
Dari sisi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, pendampingan harus dilakukan melalui perangkat daerah terkait, seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag). Tujuannya agar hasil bimtek (bimbingan teknis) tidak berhenti di tataran teori semata.
Baca Juga : Kakek di Wagir Tewas Diduga Dianiaya Anak dan Cucu
"Harapan saya, Diskopindag tetap mendampingi. Supaya kita bisa terus melihat dan memantau apa saja kendala yang muncul selama proses persiapan maupun setelah bimtek," ujar Amithya saat ditemui usai kegiatan pelatihan KKM di Malang Creative Center (MCC), Senin (13/10/2025).
Menurut Amithya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengambil inisiatif yang baik dengan menyiapkan berbagai alternatif usaha bagi koperasi. Ia berharap gagasan tersebut dapat disesuaikan dengan potensi di masing-masing wilayah.
"Pemkot sudah melakukan langkah yang bagus. Tinggal bagaimana ide-ide itu muncul di masyarakat dan diterapkan sesuai karakter daerahnya," katanya.
Amithya juga mengusulkan agar dalam setiap pelatihan dilakukan pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman peserta. Sehingga setidaknya dapat mengetahui hasil dari bimtek yang dilakukan.
“Kita perlu tahu, apakah setelah bimtek ini, pemahaman mereka sudah cukup dan bagaimana pemanfaatan modal yang diberikan,” lanjutnya.
Terkait target kemandirian koperasi dalam satu tahun, Amithya menyatakan sepakat, asalkan pendampingan dari pemerintah tidak terputus. Termasuk pemantauan progres demi progresnya.
“Saya setuju dengan target itu, tapi pendampingan jangan lepas. Pemerintah harus tetap memantau dan memberi solusi atas masalah yang muncul di lapangan,” tegasnya.
Baca Juga : Pelatihan Dimulai, Wali Kota Malang Ingin Koperasi Merah Putih Segera Optimal
Ia menambahkan, koordinasi antar-lurah juga penting dilakukan karena mereka bertanggung jawab atas jalannya koperasi di wilayah masing-masing. “Jangan sampai masalah dibiarkan membesar. Harus ada koordinasi rutin dan solusi setiap tahapnya,” ujarnya.
Mengenai dukungan anggaran, Amithya memastikan DPRD siap memberikan support agar semangat masyarakat tidak terhenti di tengah jalan.
“Jangan sampai antusiasme masyarakat tersendat karena kendala anggaran. Ini program pusat yang sangat baik dan harus kita bantu bersama,” tandasnya.
Amithya menjelaskan, modal usaha koperasi tidak bersumber dari APBD, melainkan melalui skema pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
