JATIMTIMES – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan peringatan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim untuk memperketat pengawasan terhadap potensi anggaran ganda (double budget) di lingkungan pemerintah provinsi.
Langkah ini dinilai mendesak di tengah kebijakan efisiensi fiskal yang sedang dijalankan guna merespons ketidakpastian kondisi ekonomi global. Hal itu menjadi perhatian serius bagi anggota Komisi A DPRD Jatim Sumardi.
Baca Juga : Vellencia Gunawan Asal Situbondo Sabet Gelar Mini Miss Global 2026, Berikut Perjalanan Prestasinya
Ia menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan sinkronisasi perencanaan anggaran kepegawaian. Ia meminta agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berbasis pada capaian kinerja yang nyata dan transparan.
“Jangan sampai ada anggaran dobel. Semua harus berbasis kinerja dan perencanaan yang jelas,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar itu, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi saat ini merupakan respons terhadap situasi global yang fluktuatif, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi stabilitas fiskal daerah. Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah penghematan tidak dilakukan secara serampangan hingga mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Beberapa strategi efisiensi yang disarankan mencakup penyesuaian pola kerja seperti work from home (WFH), pengurangan penggunaan energi di lingkungan kantor, hingga optimalisasi jumlah pegawai yang lebih produktif.
“Efisiensi ini harus kita sikapi dari berbagai sisi. Bisa melalui pola kerja seperti WFH, pengurangan penggunaan energi, hingga penyesuaian jumlah pegawai. Namun yang terpenting, efisiensi harus berbasis kinerja,” imbuhnya.
Urgensi pengawasan anggaran ganda ini berkaitan erat dengan besarnya postur aparatur di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Desember 2025, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah ASN terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 527.815 orang yang terdiri dari 330.388 PNS dan 197.427 PPPK.
Baca Juga : Penataan Pasar Unggas, DPRD Surabaya Minta RPU Tidak Merugikan Pedagang
Besarnya jumlah personel ini menuntut akurasi pendataan yang ekstra ketat dari BKD Jatim guna mencegah tumpang tindih tunjangan, terutama bagi ASN yang memiliki penugasan khusus di luar instansi induk.
Menyikapi dorongan dewan, BKD Jatim mulai memberlakukan aturan ketat terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni menegaskan bahwa produktivitas kini diukur secara matematis dengan standar minimal 112,5 jam kerja per bulan atau 1.350 jam per tahun.
"Ketentuan ini menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja ASN sekaligus dasar pemberian tambahan penghasilan secara objektif,” ungkap Indah dalam surat edaran resminya.
Selain jam kerja, BKD juga membatasi pemberian TPP bagi ASN yang ditugaskan di luar instansi Pemprov Jatim lebih dari satu bulan atau mereka yang sudah mendapatkan tunjangan serupa dari instansi lain. Setiap penugasan strategis, seperti penyelenggaraan ibadah haji atau pelatihan atlet nasional, kini wajib mendapatkan rekomendasi resmi dari BKD guna menjamin tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
